WELCOME TO OUR WEBSITE

Drs. Surta Wijaya, M.Si ( Kepala Desa Babakan Asem/ Ketua APDESI Provinsi Banten )

KANTOR DESA

Terwujudnya Masyarakat Desa Babakan Asem Yang Bersatu, Maju, Tenteram, Sejahtera Dan Berakhlak Mulia

KANTOR DESA

Terwujudnya Masyarakat Desa Babakan Asem Yang Bersatu, Maju, Tenteram, Sejahtera Dan Berakhlak Mulia

KANTOR PUSKESDES

Pusat Kesehatan Desa Babakan Asem

KUNJUNGAN DARI LUAR NEGERI

Kunjungan Dari Luar Negeri Di Desa Babakan Asem

Kepala Desa, Aparat dan Warga Sedang Melakukan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Warga

Kepala Desa, Aparat dan Warga Sedang Melakukan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Warga

Kepala Desa, Aparat dan Warga Sedang Melakukan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Warga

Rapat Paripurna Apdesi ( Drs. Surta Wijaya, M.Si, ke-3 dari sebelah kiri )

Kegiatan Study Banding Ke China

 

Tag Archives: Tangerang

DPR akhirnya sahkan UU Desa

teluknaga-dpr-akhirnya-sahkan-uu-desaMerdeka.com – Setelah mengalami proses pembahasan yang panjang, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa disahkan oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Dalam proses pengesahan, ada beberapa pandangan yang diberikan dari fraksi-fraksi soal RUU tersebut. Salah satunya soal waktu jabatan kepala desa yang dinilai lebih baik hingga 8 tahun.

Pada pasal 39 ayat 1 menyatakan kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat 2, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Website Under Reconstruction

Mohon Maaf, ………

Website sedang di-rekonstruksi …

Polisi: Belum Ada Tersangka Kecelakaan KRL vs Truk BBM

teluknaga-polisiMetrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya masih masih memeriksa saksi-saksi kecelakaan KRL dengan truk pengangkut BBM di perlintasan kereta Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Penyidik ingin mendapatkan gambaran penyebab dan kronologi kejadian yang merenggut korban jiwa itu.

KAI Yakin Tabrakan KRL vs Truk BBM Kecelakaan Lalu Lintas, Ini Alasannya

Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkeyakinan bahwa kecelakaan yang terjadi antara commuter line dengan truk BBM di sebidang perlintasan kereta api di Bintaro merupakan kecelakaan lalu lintas. Terdapat beberapa dasar hukum yang dilontarkan pihak kereta api yang mendasari keyakinan tersebut, sekaligus membawa kasus tersebut ke meja hijau.

Beginilah Semrawutnya Lalin di Lokasi Tabrakan KRL Vs Truk BBM di Bintaro

teluknaga_bintaro_luarJakarta – Tujuh orang meninggal dalam tabrakan maut antara KRL dan Truk BBM di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Perlintasan di lokasi ini memang sangat semrawut dan kacau lalu lintasnya. Ratusan motor menyemut untuk bisa melintas di perlintasan tersebut.

Arno Disaputra, salah seorang warga di lokasi itu, menyatakan setiap hari lalu lintas di kawasan ini memang sangat kacau. Para pengendara motor berebut untuk bisa melwati perlintasan yang jalannya tidak terlalu besar ini. Kepadatan ini biasanya terjadi saat pagi dan sore hari.

“Pada saat kereta lewat pengendara motor tidak sabar dan selalu melawan arus,” kata Arno kepada detikcom, Jumat (13/12/2013).

Lokasi Kecelakaan Bintaro 1987 Tak Jauh dari Kecelakaan KRL vs Truk Tangki BBM

teluknaga_krl-tabrak-truk-tangki-bbmTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih ingat peristiwa mengerikan kecelakaan kereta di Bintaro pada 19 Oktober 1987 yang menewaskan 156 orang dan 300 orang terluka? Lokasi kecelakaan peristiwa yang kini dikenang sebagai Bintaro 1 itu ternyata tak jauh dari kecelakaan KRL Commuter Line pada Senin (9/12/2013) siang yang menewaskan sedikitnya enam orang dan 85 orang terluka.

Dua saksi mata pada peristiwa Bintaro I (Tahun 1987) dan Bintaro II (2013) mengungkapkan kesaksiannya kepada Tribunnews.com.

Butuh 775 Juta Surat Suara untuk Pemilu 2014

surat pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan kebutuhan surat suara Pemilu 2014 mencapai 775 juta lembar. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPU Arief Rahman hakim dalam keterangan media di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2013).

“Perkiraan volume pekerjaan untuk logistik Pemilu 2014 sebagai berikut. Surat suara 775.04.929 lembar,” katanya.

Ia menjabarkan, perkiraan jumlah surat suara tersebut didapat dari jumlah total DPSHP ditambah dua persen ditambah cadangan 1.000 surat suara per dapil.

KPU Bisa Amandemen Kontrak Logistik Pemilu 2014

Metrotvnews.com, Jakarta: Proses pengadaan logistik Pemilu tidak akan terganggu jika penetapan daftar pemilih tetap (DPT) kembali ditunda Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, KPU memiliki klausul untuk mengamandemen kontrak ke pemenang tender.

Kepala Biro Logistik KPU Boradi, menjelaskan, jika nanti DPT belum juga ditetapkan, namun surat suara sudah dicetak, KPU sesuai peraturan bisa mengamandemen kontrak ke pemenang tender.

Setelah Atut, KPK Cekal Calon Bupati Lebak

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (Foto: Dok Okezone)Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Kepala Bagian TU dan Humas Dirjen Imigrasi, Heriyanto, mengatakan telah mencegah pasangan calon Bupati Lebak, Banten, Amir Hamzah dan Kasmin, untuk perjalanan ke luar negeri sejak Senin.

“Ya, sudah ada, sejak 7 Oktober,” kata dia ketika dikonfirmasi, Selasa (8/10/2013).

Pencegahan itu berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berlaku hingga enam bulan ke depan. Pencegahan dilakukan terkait penyidikan perkara suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. “Masih dua orang, belum ada yang lain,” demikian Heriyanto.

KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?

KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?

 

TEMPO.COJakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar di rumah dinasnya Kompleks Widya Chadra, Rabu 2 Oktober 2013. Sumber Tempo yang berada di tempat kejadian membenarkan soal penangkapan itu.

Belum ada informasi soal kasus yang membuat Akil ditangkap. Selain Akil, KPK menangkap empat orang lainnya.

KPK Tangkap Ketua MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap ketua Mahkamah Konstitusi atas tuduhan menerima suap sekitar Rp 3 milyar, sekaligus menandai rangkaian penangkapan pejabat tertinggi dalam operasi pemberantasan korupsi.

Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar adalah kelanjutan operasi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK yang beberapa waktu sebelumnya telah menetapkan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan, dan ketua umum partai yang berkuasa Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus korupsi.